Langsung ke konten utama

Postingan

Tinjauan Hukum tentang Judi

Kemajuan sistem informasi dan teknologi bagi sebahagian masyarakat sering disalahgunakan.  Hal ini terbukti  dengan semakin maraknya situs perjudian online.  Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersaranakan teknologi atau perjudian online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet.  Pemerintah selalu berusaha menekan tingkat perjudian di Indonesia, namun masih membutuhkan usaha lebih. Oleh karena itu pemerintah memberikan hukuman pelaku judi online, agar semakin jera. Harus diakui, fenomena perjudian ini  telah ada sejak zaman dahulu, sehingga salah satu penyakit masyarakat ini sangat sulit diberantas. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat.  Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (social control) telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusa
Postingan terbaru

Memahami Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga negara dan kewarganegaraan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan antara lembaga negara dan hak dan kewajiban warga negara Sehingga, hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan di suatu negara dan semua aspek yang terkait dengan negara. Hukum Tata Negara dapat ditafsirkan sebagai cabang hukum yang mengatur norma dan prinsip hukum yang ditulis dalam praktik negara. Hukum tata negara mengatur hal-hal yang terkait dengan negara, seperti formulir dan komposisi negara, tugas negara, tim negara bagian dan hubungan tim negara bagian. Sehubungan dengan itu, dalam keadaan hukum konstitusional, beberapa istilah diketahui, yaitu: Di Belanda biasanya menggunakan istilah "Staatsrech" yang dibagi menjadi Staatsrech di Ruimere Zin (dalam arti luas) dan Staatsrech di Engere Zin (dalam arti luas). Staatsrech di

Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Apa Bedanya?

Pada umumnya hukum adalah suatu sistem yang memegang peranan yang sangat penting untuk melaksanakan sebuah rangkaian kekuasaan yang asalnya dari sebuah lembaga. Menurut seorang tokoh yang bernama Karl Max, “hukum adalah suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu”. Sedangkan jika menurut Aristoteles, “hukum yaitu sebagai kumpulan yang tidak mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat, di mana undang-undang yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang yang bersalah” Pada umumnya hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdana dan juga hukum perdata. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, kalian harus paham perbedaan dari keduannya. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya? Berikut penjelasannya. Pengertian Hukum Pidana Pada dasarnya, hukum pidana adalah sebuah hukum yang khusus mengatur tentang sebuah tindakan yang mendapat larangan dan apabila kalian melanggarnya kalian akan me

Mengenal Sejarah Hukum Perdata

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Menurut Prof Subekti , hukum perdata adalah semua Hukum Privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Menurut Prof. Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas. Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya. Untuk yang lebih jelasnya lagi, kami telah merangkum sejarah tentang hukum perdata. Yuk ikuti penjelasannya di bawah ini! Sejarah Hukum Perdata Sejak awal kemerdekaan, Indonesia suda

Mengenal Apa itu Psikologi Hukum

  Pernahkah kamu mendengar istilah Psikologi hukum? Di bawah ini kami akan memberikan ulasan mengenai apa itu Psikologi hukum yang wajib kamu ketahui untuk menambah wawasan kamu. Pengertian Psikologi Hukum Menurut Soerjono Soerkarno, Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Masalah-masalah yang dituju oleh Psikologi hukum itu sendiri menurut Soerjono antara lain adalah: ·        Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum ·        Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaedah hukum. ·        Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa tertentu Secara umum, Psikologi umum diartikan sebagai teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan yang ada di dalam hukum. Psikologi hukum mempelajari tentang dampak ole

Pengertian dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak manusia yang diterima sejak lahir. Hak-hak yang dimaksud adalah seperti hak hidup, hak untuk tidak diganggu, hak atas keamanan minimum, bebas dari perbudakan, penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi, dan tindakan lainnya yang mengurangi martabat manusia. Artikel kali ini akan membahas mengenai hak asasi manusia secara lengkap. Yuk, simak ulasannya di bawah ini. Pengertian Hak Asasi Manusia Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama umat manusia. Oleh karena itu, sejak dilahirkan ke dunia, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat dalam dirinya. Hak-hak dasar tersebut harus dihargai, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Dengan demikian, hubunga

Pembagian Hukum Pidana di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum. Apapapun yang ada di masyrakat, terjadi karena ada azaz hukum di dalamnya. Hukum digunakan untuk menciptakan peraturan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hukum berfungsi sangat banyak dalam keseharian manusia. Hal   merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.     Jenis hukum pun ada beragam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum adat, dan hukum syariah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pidana yang ada di Indonesia. PENGERTIAN HUKUM PIDANA Hukum ini merupakan bagian dari hukum publik. Setelah terjadi p