Langsung ke konten utama

7 Contoh Hukum Perdata serta Contoh Kasus di Indonesia

 


Salah satu jenis hukum di Indonesia adalah hukum perdata. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum ini mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lain. Sebagai contoh adalah penjemaran nama naik atau satu pihak dengan pihak lain, hukum perkawinan dan masih banyak yang lain lagi.

Contoh hukum perdata sebenarnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena pelanggaran hukum yang satu ini memang sebenarnya menjadi pelanggaran yang umum terjadi. Penasaran kasus apa saja? berikut kami berikan contoh hukum perdata.

7 Contoh Hukum Perdata

Berikut ini contoh hukum perdata yang harus Anda ketahui:

1. Hukum Perkawinan

Hukum perdata yang pertama adalah yang tidak kalah penting dan seru adalah hukum perkawinan. Dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur antara hubungan suami dan istri. Peraturan hukum perkawinan ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.

Secara garis besar, status hukum perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah pentingnya. Diantaranya juga mengatur tentang pernikahan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum agama, perkawinan yang didasarkan atas persetujuan, antara batas usia minimal menikah pada perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun.

2. Hukum Waris

Contoh hukum perdata yang tidak kalah penting diperbincangkan adalah hukum waris. Dalam hukum waris mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya.

Dimana hukum waris ini mengatur tentang wasiat, yang berhak menerima dan menolak warisan, fidei-commis, legitiema portie, harta peninggalan yang tidak terurus, hak mewarisi menurut undang-undang, perihal pembagian waris, executeur-testamentair dan bewindvoerder.

3. Hukum Kekeluargaan

Siapa sangka, hukum kekeluargaan juga memiliki aturan hukumnya sendiri. Pastinya Anda tidak akan bisa memahami dan menyadari seperti apa saja aturannya. Contoh hukum perdata kekeluargaan ini nantinya akan mengatur hubungan dalam keluarga dan mengatur hubungan kekayaan yang dimiliki.

4. Hukum Perikatan

Contoh hukum perdata tentang mengulas hukum perikatan. Hukum ini merupakan hukum yang mengatur bidang harta kekayaan saja. isi hukum perikatan ini diantaranya akan mengulas tentang perikatan yang bersyarat dari perjanjian yang seharusnya, tentang perikatan ketatapan waktu, perikatan alternative, perikatan ancaman hukum perikatan yang wajar dan masih banyak lainnya.

5. Hukum Kekayaan

Hukum perdata yang bersingguan dengan hukum kekayaan sudah pasti akan mengulas dunia kekayaan dan hukumnya. Dimana hukum ini memaparkan beberapa harta yang akan dibagian. Termasuk pula membagian objek atau barang yang akan dibagikan.

Hukum perdata kekayaan ini juga menawarkan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari pembagian kekayaan tersebut. Solusi ini juga diatur dalam undang-undang.

6. Hukum Perceraian

Contoh hukum perdata yang sering kita temukan adalah tentang masalah perceraian. Siapa yang sangka, bahwa kasus perceraian ini sangat akrab dan termasuk contoh hukum perdata.  Kita mengetahui bahwa dalam agama tidak diperbolehkan bercerai.

Meskipun demikian, perceraian ini terjadi dalam kehidupan realita yang tidak bisa dihindari. Tentu saja perceraian yang terjadi ada di undang-undang dan akan mengatur di dalamnya.

7. Hukum Pencemaran Nama Baik

Dewasa ini, hukum perdata yang mengatur tentang seseorang yang kebablasan dalam berekspresi di media sosial juga diataur, yaitu masalah pencemaran nama baik. Banyak kasus pencemaran nama baik yang mencuat.

Sebagai contoh yang kerap dialami oleh mereka public figure. Hal ini tampak dalam tanyang televisi kasus pencemaran nama baik dan kasus-kasus serupa.

Contoh kasus hukum perdata antara lain adalah hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, hukum perceraian dan juga hukum yang mengatur pencemaran nama baik.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Apa itu Psikologi Hukum

  Pernahkah kamu mendengar istilah Psikologi hukum? Di bawah ini kami akan memberikan ulasan mengenai apa itu Psikologi hukum yang wajib kamu ketahui untuk menambah wawasan kamu. Pengertian Psikologi Hukum Menurut Soerjono Soerkarno, Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Masalah-masalah yang dituju oleh Psikologi hukum itu sendiri menurut Soerjono antara lain adalah: ·        Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum ·        Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaedah hukum. ·        Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa tertentu Secara umum, Psikologi umum diartikan sebagai teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan yang ada di dalam hukum. Psikologi hukum mempelajari tentang dampak ole

Tinjauan Hukum tentang Judi

Kemajuan sistem informasi dan teknologi bagi sebahagian masyarakat sering disalahgunakan.  Hal ini terbukti  dengan semakin maraknya situs perjudian online.  Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersaranakan teknologi atau perjudian online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet.  Pemerintah selalu berusaha menekan tingkat perjudian di Indonesia, namun masih membutuhkan usaha lebih. Oleh karena itu pemerintah memberikan hukuman pelaku judi online, agar semakin jera. Harus diakui, fenomena perjudian ini  telah ada sejak zaman dahulu, sehingga salah satu penyakit masyarakat ini sangat sulit diberantas. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat.  Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (social control) telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusa

Memahami Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga negara dan kewarganegaraan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan antara lembaga negara dan hak dan kewajiban warga negara Sehingga, hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan di suatu negara dan semua aspek yang terkait dengan negara. Hukum Tata Negara dapat ditafsirkan sebagai cabang hukum yang mengatur norma dan prinsip hukum yang ditulis dalam praktik negara. Hukum tata negara mengatur hal-hal yang terkait dengan negara, seperti formulir dan komposisi negara, tugas negara, tim negara bagian dan hubungan tim negara bagian. Sehubungan dengan itu, dalam keadaan hukum konstitusional, beberapa istilah diketahui, yaitu: Di Belanda biasanya menggunakan istilah "Staatsrech" yang dibagi menjadi Staatsrech di Ruimere Zin (dalam arti luas) dan Staatsrech di Engere Zin (dalam arti luas). Staatsrech di