Langsung ke konten utama

Mengenal Apa itu Psikologi Hukum

 


Pernahkah kamu mendengar istilah Psikologi hukum? Di bawah ini kami akan memberikan ulasan mengenai apa itu Psikologi hukum yang wajib kamu ketahui untuk menambah wawasan kamu.

Pengertian Psikologi Hukum

Menurut Soerjono Soerkarno, Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.

Masalah-masalah yang dituju oleh Psikologi hukum itu sendiri menurut Soerjono antara lain adalah:

·       Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum

·       Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaedah hukum.

·       Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa tertentu

Secara umum, Psikologi umum diartikan sebagai teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan yang ada di dalam hukum.

Psikologi hukum mempelajari tentang dampak oleh polisi, korban, hakkim, pengacara, jaksa, terdakwa, ASN yang berkaitan dengan sistem hukum.

Fokus utama dari Psikologi hukum ini adalah:

1.       Saksi mata

2.       Tersangka dan atau terdakwa

3.       Korban criminal

4.       Jaksa Penuntut Umum

5.       Pengacara

6.       Hakim (dan juri jika menggunakan sistem juri)

7.       Terpidana

Dalam perkembangannya, kajian sosiologi terhadap hukum cukup berpengaruh dalam perkembangannya psikologi hukum. Di dalam buku berjudul On the Witness Stand oleh Hugo Munsterberg, ada delapan hal yang memungkinkan terjadinya konflik antara hukum dan psikologi yakni:

·       Hukum cenderung konservatif sementara psikologi cenderung kreatif,

·       Hukum bersifat otoriter/normatif sementara psikologi bersifat empiris,

·       Hukum hanya memiliki dua sisi (benar dan salah) sementara psikologi penuh eksperimen,

·       Hukum bersifat preskriptif (menentukan) sementara psikologi bersifat deskriptif (menjelaskan),

·       Hukum bersifat idiografis sementara psikologi bersifat nomotetis,

·       Hukum menekankan kepastian sementara psikologi cenderung melihat adanya kemungkinan lain (probabilistik),

·       Hukum bersifat reaktif sementara psikologi bersifat proaktif,

·       Hukum bersifat operatif sementara psikologi bersifat ilmiah.

Tidak hanya itu, penelitian psikologi juga bersifat statistik karena tugas hukum berisfat klinis dan diagnotis. Jadi bisa dibilang kalau kedua kajian ilmu tersebut memiliki perbedaan nilai, asumsi dasar, mode, pendekatan, dan metode yang dilakukan.

Ruang lingkup dari Psikologi hukum ini antara lain adalah:

·       Criminal Competences ( Kompetensi Kriminal)

·       Criminal Responsibility (Petanggungjawaban Pidana)

·       Death Penalty (Pidana Mati)

·       Divorce dan Child Custody (Perceraian dan Pemeliharaan Anak)

·       Education and Professional Development (Pendidikan dan Perkembangan Profersinal)

·       Eyewitness Memory (Ingatan Saksi Mati)

·       Forensic Assessment In Civil And Criminal Case (Penilaian forensic dalam kasus perdata dan pidana)

·       Juvinile Offenders (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak)

·       Mental Health Law ( Hukum Kesehatan Mental)

·       Psychological and Forensik Assessment Instruments (Instrument Penilaian Psikologis Dan Forensik)

·       Psychological of Criminal Behavior (Psikologi Tentang Prilaku Kriminal)

·       Psychology of Policing and Investigations (Psikologi polisi dan dan investigasi)

·       Sentencing and Incarceration (Pemidanaan dan Penahanan/pemenjaraan)

·       Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment (Penilaian Forensik Terhadap Gejala dan Peyakit yang Relevan)

·       Trial Processes (Proses Persidangan Pengadilan)

·       Victim Reactions to Crime (Reaksi Korban terhadap Kejahatan)

·       Violence Risk Assessment (Penilaian Resiko Kekerasan)

Psikologi hukum digunakan untuk mengacu riset psikologis mengenai isu-isu seperti mengapa orang mentaati dan tidak mentaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, dan cotohnya adalah pro kontra terhadap hukman mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

Nah, itulah penjelasan mengenai psikologi hukum yang wajib kamu ketahui. Semoga ulasna kami dapat membantu kamu dan menambah wawasan kamu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tinjauan Hukum tentang Judi

Kemajuan sistem informasi dan teknologi bagi sebahagian masyarakat sering disalahgunakan.  Hal ini terbukti  dengan semakin maraknya situs perjudian online.  Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersaranakan teknologi atau perjudian online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet.  Pemerintah selalu berusaha menekan tingkat perjudian di Indonesia, namun masih membutuhkan usaha lebih. Oleh karena itu pemerintah memberikan hukuman pelaku judi online, agar semakin jera. Harus diakui, fenomena perjudian ini  telah ada sejak zaman dahulu, sehingga salah satu penyakit masyarakat ini sangat sulit diberantas. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat.  Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (social control) telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusa

Memahami Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga negara dan kewarganegaraan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan antara lembaga negara dan hak dan kewajiban warga negara Sehingga, hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan di suatu negara dan semua aspek yang terkait dengan negara. Hukum Tata Negara dapat ditafsirkan sebagai cabang hukum yang mengatur norma dan prinsip hukum yang ditulis dalam praktik negara. Hukum tata negara mengatur hal-hal yang terkait dengan negara, seperti formulir dan komposisi negara, tugas negara, tim negara bagian dan hubungan tim negara bagian. Sehubungan dengan itu, dalam keadaan hukum konstitusional, beberapa istilah diketahui, yaitu: Di Belanda biasanya menggunakan istilah "Staatsrech" yang dibagi menjadi Staatsrech di Ruimere Zin (dalam arti luas) dan Staatsrech di Engere Zin (dalam arti luas). Staatsrech di